2.24 PM · 15 Jun 2025
-----
MINGGU, 19 OKTOBER 2025
URI:
Wow! Total perjalanan Ibuk kisaran sudah 4.198km (16.19)
Padahal dari Rumah Nyai ke Rumah Nenek jaraknya 615 km. (16.21)
Ada "Gebyar Salawat" di tempat Lek Imam. (22.19)
-----
SENIN, 20 OKTOBER 2025
URI:
Di pola pikir Ayah, obrolan malam ini bisa jadi studi banding jika Kabupaten Gelumbang memang akan terus dilanjutkan. (00.32)
MUARA ENIM NEWS:
Gelumbang, PUSAT INDUSTRI BARU (00.42)
RUBLIK DEPOK:
Gelumbang ditargetkan mampu meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal Rp 100 miliar dalam lima tahun sebagai syarat utama keberlanjutan pemekaran. (00.44)
LINK SUMSEL:
Kabupaten Gelumbang menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sarana untuk birokrasi. (10.49)
URI:
Apa ini kemarau, ya? (16.40)
URI:
Gokil website Kabupaten Mesuji. Copyright-nya ditulis... ©2084 (18.52)
-----
SELASA, 2 DESEMBER 2025
KIN:
Trio Snar (18.59)
URI:
Yang tengah Irfan, ya? (20.38)
KIN:
Iya, Yah. (20.39)
URI:
Yang satu lagi Shaqila. (20.40)
-----
SABTU, 13 DESEMBER 2025
PALPOS:
Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan
BAMBANG:
Wacana Pembentukan Kabupaten Gelumbang Dari Aspirasi Masyarakat Lokal
-----
RABU, 17 DESEMBER 2025
COPAS:
Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) utama terdiri dari PAJAK DAERAH (hotel, restoran, reklame, parkir, PBB-P2), RETRIBUSI DAERAH (izin & layanan seperti pasar, IMB, parkir), HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH (laba BUMD, sewa aset), dan Lain-lain PAD yang Sah (denda, jasa giro). PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan digunakan untuk mendanai pembangunan serta pelayanan publik. (02.48)
MESIN PENCARI:
Daerah yang Sering Disebut Unggul:
* DKI Jakarta: Sering mencatat surplus APBD besar karena realisasi pendapatan tinggi dan belanja yang efisien, bahkan mencapai surplus miliaran hingga triliunan rupiah.
* Kabupaten Gianyar (Bali): Dikenal sebagai contoh sukses pengelolaan PAD melalui inovasi layanan publik di Samsat yang membuat wajib pajak taat, sehingga target tercapai bahkan surplus.
* Palangka Raya (Kalteng): Pernah menduduki peringkat teratas dalam capaian PAD tertinggi se-Indonesia.
* Kabupaten Badung (Bali): Disebut kuat dalam kemandirian fiskal dan mampu membangun banyak program, bahkan melebihi provinsi induknya. (02.52)
Sektor Penyumbang Pajak Terbesar Indonesia (02.57)
-----
KAMIS, 18 DESEMBER 2025
URI:
Makmano khabar Ewi? (09.40)
Ayah di markas Damkar, malah disuguhi kopi. Ngopi dulu, Lur! (11.25)
KIN:
Oke (11.27)
COPAS:
Beberapa istilah yang umum digunakan antara lain:
* Posko Pemadam Kebakaran Kecamatan: Ini adalah istilah yang paling umum digunakan untuk merujuk pada unit atau lokasi di tingkat kecamatan yang bertugas sebagai posko siaga pemadam kebakaran.
* Unit Pemadam Kebakaran Kecamatan: Istilah yang lebih fungsional yang menekankan peran unit tersebut.
* UPPK (Unit Pelaksana Pemadam Kebakaran): Terkadang digunakan sebagai singkatan untuk unit di tingkat yang lebih rendah dari dinas utama.
Struktur dan penamaannya biasanya mengikuti hierarki dari dinas induk di tingkat kabupaten/kota, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) atau Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).
URI:
Sekarang Ayah di rumah. (12.12)
KIN:
Oke, Yah. Adek nak nunggu pengumuman. (12.34)
URI:
Rekamin, ya! Ayah gak sempat lagi.
KIN:
Oke (12.37)
-----
URI:
Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB):
KABUPATEN GELUMBANG
Calon Ibu Kota:
Gelumbang
Daerah Induk:
Kabupaten Muara Enim
Cakupan Wilayah Kecamatan:
Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan, Kelekar, Muara Belida, Belida Darat
Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) masih berlaku di Indonesia hingga akhir 2025, artinya pemerintah belum memproses usulan pemekaran baru kecuali ada pengecualian seperti untuk Papua, karena banyak DOB sebelumnya belum mandiri secara finansial dan butuh evaluasi, meskipun usulan DOB terus bertambah ratusan, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai payung hukum agar pencabutan moratorium bisa lebih selektif dan terarah ke depan. (13.40)
Alasan Moratorium:
1. Evaluasi DOB Lama,
Banyak DOB yang dimekarkan sebelumnya belum mandiri secara finansial (PAD rendah) dan masih bergantung pada pusat.
2. Efisiensi Anggaran,
Pemekaran butuh anggaran besar, sehingga moratorium membantu mengurangi beban APBN/APBD.
3. Kesiapan Tata Kelola.
Pemerintah ingin memastikan DOB baru benar-benar siap dari segi anggaran dan kemampuan pemerintahan. (13.43)
-----
KIN:
Ayah bisa jemput adek di SDN 2 (13.51)
URI:
Oke
KIN:
Makasih, Ayah. (13.52)
URI:
Ewi sudah di rumah (14.18)
KIN:
Oke. Makasih, Yah (14.36)
-----
URI:
Mano video Ewi Drumben tadi? Bluetooth Bae biar hemat (19.41)
URI:
Kantor Camat Gelumbang | Lomba Drumben Tingkat SD (21.37)
-----













